S₁
+0.71
S₂
+0.43
S₃
+0.18
67.4
Acceptable
💬 24
↑ 142
Versi 0.1 · Beta Publik
Setiap kebijakan, diaudit terhadap visi pembangunan nasional.
Platform terbuka untuk mengukur seberapa besar Undang-Undang, Perpres, dan Permen mendukung atau menjauh dari target RPJMN 2025–2029 dan Indonesia Emas 2045. Buka untuk publik, akademisi, dan pembuat kebijakan.
Kebijakan Terindeks
3,200
UU · PP · Perpres · Permen · Perda
Indikator RPJMN
320
8 Asta Cita · 64 Sasaran
Diaudit Minggu Ini
847 ↑
+18 % dari minggu lalu
Komentar Publik
12,847
dari 4,210 kontributor
Empat Fungsi Utama
Satu platform untuk seluruh siklus audit kebijakan
Dari unggah dokumen baru hingga diskusi publik—semua dalam satu ruang yang terbuka, akuntabel, dan dapat dilacak.
Audit Kebijakan
Unggah PDF UU, Perpres, atau Permen. Sistem menganalisis kesesuaian dengan RPJMN dalam ~8 detik.
Unggah dokumen→
Bank Data Kebijakan
Telusuri 3,200 kebijakan yang sudah diaudit. Filter berdasarkan skor, sektor, atau Asta Cita.
Telusuri data→
Referensi Amandemen
Setiap audit menghasilkan saran amandemen yang dapat ditinjau ahli sebelum digunakan.
Lihat contoh→
Diskusi Publik
Setiap warga negara, akademisi, dan pakar dapat memberikan komentar pada setiap kebijakan.
Buka diskusi→
Aktivitas Terkini
Audit Terbaru dari publik
Subsidi Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan
67.4
Acceptable
💬 24 komentar
Cadangan Pangan Pemerintah Strategis
86.0
Strong
💬 41 komentar
Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan
42.1
Weak
💬 187 komentar
Audit Mandiri
Unggah Kebijakan
Unggah dokumen kebijakan dalam format PDF, DOCX, atau tempel teks langsung. Sistem akan menganalisis dalam ~8 detik.
Hari ini · 847 kebijakan diaudit
Rata-rata · 8.2 detik per dokumen
Rata-rata · 8.2 detik per dokumen
Letakkan dokumen di sini
Tarik berkas ke area ini, atau klik untuk memilih dari komputer Anda. Sistem akan memeriksa format secara otomatis.
PDF
DOCX
TXT
≤ 10 MB
atau tempel teks
Audit Terakhir Anda
8 dokumen · 7 hari terakhir
Subsidi Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan
67.4
Acceptable
💬 24
Pendanaan Inovasi Riset Nasional
78.3
Strong
💬 12
Tata Ruang Wilayah Pesisir & Pulau Kecil
48.7
Weak
💬 89
Bank Data Kebijakan
3,200 Kebijakan, Terbuka untuk Publik
Telusuri seluruh kebijakan yang sudah diaudit. Klik kebijakan untuk membaca skor lengkap, bukti, dan diskusi publik.
S₁
+0.84
S₂
+0.71
S₃
+0.62
86.0
Strong
💬 41
↑ 387
S₁
+0.52
S₂
−0.18
S₃
−0.34
42.1
Weak
💬 187
↑ 1.2k
S₁
+0.18
S₂
−0.42
S₃
−0.61
28.6
Dangerous
💬 94
↑ 542
S₁
+0.68
S₂
+0.52
S₃
+0.58
78.3
Strong
💬 12
↑ 218
S₁
+0.61
S₂
−0.28
S₃
−0.71
42.1
Weak
💬 312
↑ 2.4k
Subsidi Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan
Permen ESDM No. 14/2025 memberikan subsidi untuk pembangkit listrik tenaga terbarukan dengan kapasitas terpasang ≥ 5 MW, sebagai upaya mendukung target bauran energi terbarukan 23 % pada 2029. Audit ini menilai kesesuaian peraturan dengan RPJMN 2025–2029 dan trayektori Indonesia Emas 2045.
National Policy Health Index
67.4/100
Acceptable
95 % CI · 62.1 — 72.8 · n = 1.000 bootstrap
Dangerous
Weak
Acceptable
Strong
Asset
Coherence Triple · S₁ S₂ S₃
S₁
Order pertama
+0.71
S₂
Order kedua
+0.43
S₃
Order ketiga
+0.18
Catatan: S₃ berada di zona perhatian. Kebijakan ini selaras secara semantik dan kaskade jangka pendek, tetapi kontribusi terhadap trayektori 2045 lemah karena threshold kapasitas yang tinggi.
Bukti & Penalaran
S₁ · selaras
Pasal 3 ayat (2) mensyaratkan pembangkit terbarukan dengan kapasitas ≥ 5 MW. Sistem mencocokkan dengan RPJMN Indikator 17.3 ("Bauran energi terbarukan 23 %") dengan kemiripan tinggi.
"...subsidi diberikan untuk pembangkit listrik tenaga terbarukan dengan kapasitas terpasang ≥ 5 MW..."
cosine = 0.84
NLI entail = 0.91
S₂ · kaskade
Propagasi 2-hop pada graf pengetahuan memprediksi kebijakan ini menurunkan pangsa PLTU batu bara sebesar
−2.1 pp dalam 6 bulan
(95 % CI · −3.4 hingga −0.8). Memengaruhi tiga indikator:
17.3 bauran ET,
17.5 rasio elektrifikasi, dan
18.1 intensitas emisi GRK.
Arah kaskade konsisten dengan target ketiga indikator.
S₃ · counterfactual
Simulasi tanpa kebijakan ini: prediksi pengurangan emisi GRK pada 2029 hanya 8.2 % vs. target 12 %.
Δtrayektori = +0.18.
Namun, threshold 5 MW mengeksklusi ~62 % dari potensi pembangkit terbarukan terdistribusi (PLTS atap, mikrohidro desa) — membatasi kontribusi terhadap jalur net-zero 2045.
graf · jalur
Graf pengetahuan menelusuri jalur:
Permen 14/2025 → Pasal 3(2) implements RPJMN-17.3 → measured_by bauran ET → contributes_to Asta Cita 5
Satu kontradiksi terdeteksi dengan Perda Sulsel 12/2023 §4(1) (kapasitas minimum daerah 1 MW) — perlu rekonsiliasi.
Setiap pasal dipetakan ke lapisan pemangku kepentingan utamanya melalui ensemble LLM-judge. Intensitas warna menunjukkan seberapa besar lapisan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan.
K-0Publik
K-1Narasi
K-2Admin
K-3Eselon
K-4Teknis
K-5Eksekutif
K-6Presiden
K-7Bayangan
K-8Global
K-ADaerah
K-JYudisial
Lapisan dominan: K-3 Pejabat Eselon · intensitas 0.85
Pasal 7 ayat 1(b) menyalurkan diskresi implementasi melalui Direktur Jenderal EBTKE. Bersama beban implementasi K-A daerah (intensitas 0.78), kebijakan ini hidup atau mati di tingkat menengah. Risiko utama: divergensi implementasi antar provinsi dengan kapasitas institusi yang berbeda, terutama DKI Jakarta vs. Papua.
Modul Governance & Integrity Risk (GIR) menandai pola pengadaan, fiskal, dan implementasi yang berisiko. Tingkat risiko menunjukkan kebutuhan investigasi manusia — sistem tidak membuat tuduhan.
Tata Kelola
Sedang
Pasal 7(1)(b): "dapat dilakukan secara penunjukan langsung" — tidak menentukan syarat lelang kompetitif.
Fiskal
Rendah
Anggaran spesifik. Subsidi Rp 2.4 T dapat ditelusuri ke baris alokasi RKP 7.4.21.
Implementasi
Sedang
Tidak ada pengikatan dengan RPJMD energi daerah → risiko divergensi eksekusi di 4 dari 5 provinsi sampel.
Yudisial · K-J
Tidak Ada
Risiko uji materi minimal — pasal-pasal dalam wewenang regulasi yang didelegasikan kepada Menteri ESDM.
Catatan: Tanda risiko memerlukan investigasi manusia sebelum tindakan apapun. Model menghasilkan kategorisasi, bukan tuduhan. Lihat Piagam Etika §10.4.
Kontribusi terhadap masing-masing prioritas Asta Cita. Hover titik untuk melihat skor.
Kontribusi tertinggi pada Asta Cita 5 · Hilirisasi (0.92) dan Asta Cita 2 · Swasembada Energi (0.81). Kontribusi terendah pada Asta Cita 6 (Desa) dan Asta Cita 3 (Infrastruktur Sosial).
Saran Amandemen
Saran ini dihasilkan oleh model AI berbasis bukti pasal — bukan teks hukum yang siap pakai. Setiap amandemen harus ditinjau dan disetujui oleh institusi penerbit sebelum tindakan apapun.
1
Pasal 3 ayat (2) · Threshold Kapasitas
Turunkan threshold kapasitas minimum agar pembangkit terdistribusi terkualifikasi, sesuai RPJMN Indikator 17.3.
Saat ini: ≥ 5 MW
Saran: ≥ 1 MW untuk pembangkit terdistribusi (PLTS atap, mikrohidro)
Alasan: 5 MW mengeksklusi ~62 % potensi PLTS desa, melemahkan S₃ secara signifikan.
Proyeksi S₃
+0.21
2
Pasal 5 · Penyelarasan Daerah
Tambahkan pasal pengikatan dengan RPJMD energi daerah penerbit untuk memastikan koherensi sub-nasional (saat ini tidak ada).
Alasan: 4 dari 5 provinsi sampel menunjukkan ketidakcocokan RPJMD–Permen pada batas kapasitas; menambahkan §5(3) menutup celah ini.
Risiko K-A
Tinggi → Sedang
3
Pasal 7 ayat 1(b) · Pengadaan
Ganti bahasa diskresi penunjukan dengan persyaratan lelang terbuka eksplisit.
Saat ini: "dapat dilakukan secara penunjukan langsung"
Saran: "dilaksanakan melalui pelelangan terbuka kecuali keadaan darurat sesuai PerLKPP 12/2021"
Alasan: Menutup risiko governance Sedang; sesuai standar pengadaan nasional.
Risiko GIR
Sedang → Rendah
Proyeksi NPHI · 67.4 → 80.0 (Strong)
Diskusi Publik · 24 komentar
24
Total Komentar
14
Mendukung
7
Berisi Kritik
3
Usulan
Bagaimana Cara Kerjanya
Lima Tahap Audit Otomatis
Setiap audit melewati pipeline yang sama, dapat ditelusuri, dan dapat direproduksi. Kode terbuka, metodologi transparan.
01
Tahap 01
Document AI
OCR, parsing layout, segmentasi pasal (97.1 % F1), dan ekstraksi metadata. Output: PGSDO v1.0.
02
Tahap 02
Encoder
Legal-Indonesian BERT, di-fine-tune pada 12.000 dokumen hukum. Embedding 768-dimensi.
03
Tahap 03
Knowledge Graph
Heterogeneous Graph Attention Network. 8 jenis node · 12 relasi · 11 K-Layer.
04
Tahap 04
Coherence Triple
S₁ retrieval+NLI · S₂ HGAT 2-hop · S₃ counterfactual via Bayesian system dynamics.
05
Tahap 05
Output XAI
Coherence triple, bukti pasal, jalur graf, atribusi K-Layer, risiko, saran amandemen.
Objek Matematis Inti · The Coherence Triple
𝒞(r, 𝒫) = (S1(r, 𝒫), S2(r, 𝒫), S3(r, 𝒫)) ∈ [−1, +1]3
Untuk setiap kebijakan r dan rencana pembangunan 𝒫, sistem menghasilkan tiga sinyal independen: kesesuaian semantik di permukaan (S₁), efek kaskade jangka pendek (S₂), dan kontribusi struktural jangka panjang (S₃).
Order Pertama · S₁
(1/|Cr|) · Σ max align(c, t)
Kesesuaian semantik melalui retrieval + entailment NLI
Order Kedua · S₂
(1/|I*|) · Σ HGAT(2)(r→i) · sgn(Δi)
Propagasi 2-hop pada graf heterogen, ditandai arah indikator
Order Ketiga · S₃
−(||Tfull||² − ||T−r||²) / ||T2045||²
Selisih trayektori counterfactual via simulasi system dynamics
Prinsip Kepercayaan
Mengapa hasil audit ini dapat dipercaya
Setiap Skor Bersumber
Tidak ada angka yang muncul tanpa bukti. Setiap S₁/S₂/S₃ tertaut langsung ke pasal asli dan target RPJMN spesifik.
Confidence Interval
Setiap skor dilaporkan dengan 95 % CI dari 1.000 bootstrap resamples. Tidak ada kepastian palsu.
Manusia Tetap di Tengah
Sistem memberikan kategorisasi, bukan tuduhan. Setiap saran amandemen wajib ditinjau ahli sebelum digunakan.
Open Source & Open Data
Kode sumber Apache 2.0, benchmark CC-BY 4.0, protokol anotasi publik. Dapat diaudit oleh siapa saja.
Setuju dengan saran amandemen #1. Threshold 5 MW memang terlalu tinggi untuk konteks Indonesia yang banyak pulau kecil. Riset kami di Pusat Studi Energi UGM menunjukkan bahwa 56 % potensi PLTS di Indonesia Timur berada di skala 0.5–3 MW. Mungkin perlu dipertimbangkan threshold tier (1 MW untuk distributed, 5 MW untuk grid-tied).
Sebagai pelaksana di lapangan, threshold 5 MW dipilih untuk memastikan keberlanjutan operasional dan kemampuan grid integration. Pembangkit di bawah 5 MW seringkali bermasalah dalam hal predictability dan O&M cost. Tetapi kami terbuka untuk diskusi tier sebagaimana diusulkan rekan dari UGM. Mari kita bahas di forum koordinasi DJEBT&KE bulan depan.
S₃ score yang hanya +0.18 sangat memprihatinkan. Kebijakan ini terlihat baik di permukaan tapi structurally underperforming. Dengan kecepatan ini, target 23 % pada 2029 akan meleset 4–5 percentage points. Saya menyarankan tambahan klausul sunset 2027 yang otomatis trigger review dan upgrade jika trayektori tidak terpenuhi.
Maaf saya bukan ahli, tapi ingin bertanya: bagaimana cara memastikan subsidi Rp 2.4 T ini tepat sasaran? Apakah ada mekanisme transparansi seperti dashboard pelaksanaan publik? Saya khawatir dengan risiko governance Sedang yang ditandai sistem.
Dari perspektif investor, ketidakpastian regulasi K-A (daerah) adalah hambatan terbesar. Kami sangat mendukung amandemen #2 — pengikatan eksplisit dengan RPJMD. Tanpa ini, project IRR sulit diprediksi karena variasi kebijakan daerah yang dapat berubah antar Pilkada.